KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalteng terus memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan penanaman modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Hal ini terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng bersama tim pemerintah provinsi yang membahas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Selasa (20/1/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dengan tujuan menyelaraskan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan regulasi investasi yang adaptif dan berdaya saing.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan bahwa kebijakan penanaman modal harus mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin investasi yang masuk tidak hanya bernilai besar secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, memberdayakan UMKM, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
Selain itu, kemudahan dalam proses perizinan juga menjadi perhatian utama, dengan harapan pelayanan dapat dilakukan secara cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit.
Dalam pembahasan tersebut, turut disusun rancangan peraturan daerah yang mencakup sekitar 15 bab dan 48 pasal, yang akan terus disempurnakan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan agar regulasi ini mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat sistem pelayanan publik di bidang investasi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan penanaman modal di Kalimantan Tengah dapat tumbuh lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
