banner 728x250

Dua Mantan Pejabat KPK Kembali Bertugas di Kejagung, Kini Disiapkan untuk BGN

Penugasan Mungki Hadipratikno dan Haerudin di Badan Gizi Nasional diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendukung pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
banner 120x600
banner 468x60

KLIKKALTENG, JAKARTA – Dua pegawai yang sebelumnya mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikno dan Haerudin, akan kembali bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk penugasan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Keduanya sebelumnya telah mengabdi lebih dari 10 tahun di KPK. Pengembalian ke Kejagung dilakukan melalui pemberhentian dengan hormat, sebagaimana dijelaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Menurut Setyo, masa pengabdian yang cukup panjang menjadi salah satu latar belakang pengembalian keduanya ke institusi asal.

“Mereka bekerja sudah lebih dari 10 tahun, sudah cukup lama, kemudian ya mungkin ada keinginan untuk refreshing lah kira-kira di tempat yang lain,” ujar Setyo.

Mungki Hadipratikno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Sementara Haerudin pernah menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

Mungki menyampaikan bahwa pemberhentian dengan hormat dari KPK berlaku sejak 1 November 2026. Setelah kembali ke Kejagung, ia disiapkan untuk bertugas di BGN dan kini masih menunggu jadwal pelantikan.

“Per 1 November saya sudah diberhentikan dengan hormat di KPK dan kembali ke kejaksaan agung untuk di BGN saya masih menunggu jadwal pelantikan,” kata Mungki.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penugasan dua pegawai tersebut di BGN diharapkan memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

Penugasan itu juga berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program tersebut dan sejumlah rekomendasinya telah ditindaklanjuti oleh BGN.

KPK berharap penguatan koordinasi dan perbaikan tata kelola dapat terus dilakukan sehingga pelaksanaan MBG berlangsung transparan, berintegritas, efektif, dan tepat sasaran.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *