KLIKKALTENG, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai mengubah strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Setelah terjadi penurunan jumlah titik api dan adanya prakiraan memasuki musim penghujan, pemerintah daerah mengalihkan penanganan dari tanggap darurat menuju transisi darurat pemulihan.
Perubahan status tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Karhutla serta kekeringan yang dipimpin Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Status transisi darurat pemulihan diberlakukan mulai 9 hingga 30 November 2026. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi terbaru di lapangan.
Bupati Ahmad Rifa’i menjelaskan, keputusan tersebut mempertimbangkan dua indikator utama, yakni perkembangan jumlah titik api di seluruh kecamatan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai mulai masuknya musim penghujan.
“Per tanggal 30 November, status kita berubah menjadi transisi pemulihan. Artinya, status tanggap darurat sudah kita cabut dan beralih ke masa pemulihan,” ujar Ahmad Rifa’i.
Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus pemerintah daerah dalam menghadapi dampak Karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih diarahkan pada respons darurat dan pengendalian kebakaran, kini perhatian mulai diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak.
Penyesuaian strategi ini dilakukan seiring membaiknya kondisi cuaca dan menurunnya jumlah titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berharap kondisi tersebut dapat terus membaik sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi.
“Mudah-mudah ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, dan mudah-mudah Pulang Pisau jauh dari bencana,” tambahnya.
Koordinasi Lintas Instansi Tetap Diperlukan
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta, Kapolres AKBP Muhammad Aminuddin, Dandim 1011/KLK Letkol Inf Deky Febrianto, Kepala Kejaksaan Negeri Arief Swandaru, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Osa Maliki, Inspektur Hayes Hendra, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh camat se-Kabupaten Pulang Pisau.
Keterlibatan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi bagian dari koordinasi dalam mengevaluasi penanganan Karhutla sekaligus mempersiapkan langkah lanjutan selama masa transisi pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap perubahan status ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemulihan wilayah terdampak, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi kebakaran maupun kekeringan berikutnya.
