KLIKKALTENG, PALANGKA RAYA – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat meluas hingga mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa perlindungan warga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM mendalami langkah pemerintah dalam menangani dampak karhutla, termasuk pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan.
Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla.
Komnas HAM juga ingin memperoleh informasi mengenai penanganan korban, langkah penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui pesan yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran.
Sejumlah langkah perlindungan masyarakat telah disiapkan, di antaranya penyediaan rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan udara bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk melindungi pelajar dari paparan asap.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal untuk memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan,” demikian pesan Gubernur.
Agustiar juga menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, serta masyarakat perlu terlibat dalam edukasi, mitigasi, pencegahan hingga pemadaman.
Masukan dan rekomendasi Komnas HAM dalam rapat tersebut diterima Pemprov Kalteng sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan penanganan karhutla.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu mengendalikan kebakaran, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kebutuhan dasar selama menghadapi dampak bencana.
Rapat koordinasi turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta pejabat instansi vertikal.
