KLIKKALTENG, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, berharap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun dapat segera dioperasikan pada 2027 guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik.
Harapan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, saat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga dapur SPPG, Senin (9/11/2026).
Ketiga fasilitas yang dikunjungi yakni SPPG Kuala Pembuang 1, SPPG Kuala Pembuang 2, dan SPPG Sungai Bakau yang berada di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Bahrun menemukan salah satu dapur SPPG belum beroperasi karena tenaga ahli gizi yang sebelumnya bertugas telah mengundurkan diri.
Meski belum menjalankan pelayanan, pemerintah daerah tetap melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan fasilitas untuk mengetahui berbagai kebutuhan pembenahan sebelum dapur kembali difungsikan.
“Kami berharap dapat melihat langsung seluruh tahapan operasional, mulai dari penerimaan bahan pangan hingga proses memasak. Walaupun ada dapur yang belum beroperasi, pengecekan tetap dilakukan dan beberapa hal menjadi catatan untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Selain persoalan tenaga ahli gizi, Bahrun mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas SPPG lainnya di Kabupaten Seruyan telah selesai dibangun, tetapi belum dapat digunakan karena masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait informasi moratorium pembukaan SPPG baru.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat perluasan jangkauan pelayanan MBG diperlukan agar semakin banyak peserta didik dapat memperoleh manfaat program nasional tersebut.
“Kita berharap pada tahun 2027 dapur-dapur yang sudah selesai dibangun bisa segera dioperasionalkan. Dengan begitu, jangkauan pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin luas dan menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Seruyan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pemerataan layanan, Koordinator Wilayah SPPG telah melakukan pendataan terhadap sekolah yang sudah menerima maupun yang belum mendapatkan layanan MBG.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pembagian wilayah pelayanan dengan mempertimbangkan jarak dan radius terdekat dari masing-masing dapur.
Di sisi lain, Bahrun menegaskan bahwa perluasan program harus tetap memperhatikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Dalam kegiatan monitoring, pemerintah daerah memeriksa kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, kesiapan sarana dan prasarana, standar sanitasi, hingga proses pengolahan makanan sebelum didistribusikan.
Menurutnya, seluruh pengelola SPPG wajib menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.
“Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan penerima manfaat, terutama kasus keracunan makanan. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan agar makanan yang disajikan benar-benar aman, bersih, dan layak dikonsumsi,” tegas Bahrun.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendukung keberhasilan MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini merupakan program strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus ikut mengambil bagian dalam mendukung keberhasilannya. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Pemkab Seruyan berkomitmen melanjutkan monitoring dan evaluasi secara berkala agar fasilitas SPPG yang telah beroperasi tetap memenuhi ketentuan, sementara dapur yang belum aktif dapat dipersiapkan untuk mendukung perluasan pelayanan pada masa mendatang.
