KLIKKALTENG, PALANGKA RAYA – Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Tim tersebut harus memiliki kemampuan operasional untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan gangguan keamanan sistem digital.
Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandra Sari, menyampaikan bahwa keberadaan CSIRT menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah, terutama di tengah percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah BSSN, Sandi Danang Jaya, mengingatkan bahwa tim CSIRT harus benar-benar berfungsi setelah dibentuk dan diregistrasi.
Menurutnya, ancaman siber membutuhkan kesiapan personel, sistem koordinasi, serta kemampuan merespons insiden secara cepat. Ia menyebutkan, berdasarkan data nasional, terdapat sekitar 350.000 serangan siber di Indonesia yang mencakup berbagai sektor.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Ia juga menegaskan bahwa cakupan pengamanan CSIRT pemerintah daerah harus meliputi seluruh aset teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola instansi pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah rumah sakit umum daerah (RSUD), karena mengelola data dan sistem pelayanan publik yang bersifat vital.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.
Selain kesiapan tim, BSSN juga mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip keamanan sejak tahap perancangan aplikasi atau security by design. Langkah tersebut dinilai penting agar aspek keamanan tidak hanya menjadi perhatian setelah aplikasi digunakan.
Pemerintah daerah juga diminta segera menindaklanjuti notifikasi peringatan dari BSSN apabila ditemukan potensi kerentanan atau indikasi ancaman terhadap sistem elektronik.
Melalui asistensi ini, pembentukan dan registrasi CSIRT diharapkan menghasilkan tim yang memiliki kapasitas nyata dalam menghadapi insiden siber. Dengan demikian, koordinasi penanganan gangguan dapat berjalan lebih cepat dan keberlangsungan layanan digital pemerintahan tetap terjaga.
