KLIKKALTENG, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah melalui koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., memimpin langsung kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Dalam rapat itu, KPK RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang menjadi instrumen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Sejumlah sektor strategis turut menjadi fokus pembahasan, mulai dari sinkronisasi pokok pikiran DPRD, tata kelola pengadaan langsung, penerapan e-purchasing, hingga penataan hibah dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih atas arahan dan pendampingan yang diberikan KPK RI. Ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus melakukan pembenahan sistem serta memperkuat pengawasan internal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Barito Utara berharap seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
