KLIKKALTENG, Palangka Raya – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 sebesar 34,71 persen menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Dengan nilai anggaran yang turun dari Rp8,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp5,4 triliun di tahun 2026, Pemprov Kalteng harus menyusun strategi baru dengan memperketat prioritas program.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa kondisi ini mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi secara menyeluruh.
“Program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat akan dikurangi, dan kita fokus pada sektor prioritas,” ujarnya usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Adapun sektor yang menjadi fokus utama yakni pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kebijakan penghematan juga diterapkan pada belanja operasional seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas fiskal.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong investasi dan peran sektor swasta untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus lebih inovatif, termasuk menggali potensi pajak daerah tanpa memberatkan masyarakat,” katanya.
Pemprov Kalteng optimistis, melalui kebijakan yang tepat dan sinergi lintas sektor, pembangunan daerah tetap dapat berjalan meski di tengah tekanan fiskal yang cukup besar.
