KLIKKALTENG, PALANGKA RAYA – Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 selanjutnya memasuki tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menghadapi tahapan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mulai memperhatikan kesiapan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara optimal.
Pesan itu disampaikan Edy saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (20/11/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Edy menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil proses pembahasan yang melibatkan kajian, koreksi, dan penyempurnaan dari pihak legislatif maupun eksekutif.
Namun, menurutnya, proses penyusunan anggaran tidak boleh berhenti pada persetujuan dokumen. Tahapan berikutnya membutuhkan kesiapan perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil yang terukur.
“Seluruh kepala perangkat daerah agar meningkatkan kinerja, mempertajam prioritas, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal. Setiap uang rupiah rakyat harus digunakan secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya tertuang dalam laporan di atas kertas,” tegas Edy.
Ia menambahkan, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bryan Iskandar menyampaikan bahwa seluruh fraksi menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong kemudian menyampaikan hasil persetujuan akhir seluruh fraksi terhadap rancangan tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, dan memperluas pemerataan pembangunan.
Dengan demikian, perhatian terhadap pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting setelah proses persetujuan bersama, sehingga program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai.

















