KLIKKALTENG, Muara Teweh – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Aula Serbaguna Kantor Kecamatan Teweh Tengah, Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., MPA., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Kapolres Barito Utara, Danramil Teweh Tengah, perwakilan Kejaksaan Negeri, dan peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indra Gunawan mengapresiasi langkah Bawaslu Barito Utara dalam menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 mendatang.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar PSU berjalan aman, tertib, dan bebas dari pelanggaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, maupun isu SARA yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas daerah, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas, serta menyalurkan hak suara sesuai dengan hati nurani,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Camat Teweh Tengah, Dudy Bagus Prasetyo, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan konsolidasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat desa, kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan.
“Kami terus membangun koordinasi aktif agar seluruh elemen siap mendukung pelaksanaan PSU di wilayah Teweh Tengah, sehingga proses demokrasi berjalan lancar dan partisipatif,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Barito Utara untuk turut mengawasi dan memastikan pelaksanaan PSU berjalan jujur, adil, dan demokratis, sesuai dengan amanat konstitusi serta hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
