KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat stabilitas ekonomi daerah. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menjadi agenda rutin untuk memantau perkembangan inflasi nasional maupun daerah secara langsung.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
“Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Perlu kejelasan peran antar sektor agar penanganan inflasi lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan operasional proyek strategis seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak guna mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Tengah.
Selain itu, Yuas menegaskan bahwa setiap rapat koordinasi harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pembahasan. “Pengendalian inflasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas pemantauan harga kebutuhan pokok, strategi pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik melalui APBD, serta pengawasan stok bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Data dari Badan Pusat Statistik juga dipaparkan sebagai bahan evaluasi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah di Indonesia.
Melalui koordinasi intensif dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kalimantan Tengah optimistis mampu menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, unsur TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, serta perangkat daerah terkait.
