KLIKKALTENG, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan regulasi tata ruang sebagai fondasi utama dalam mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di berbagai wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional yang berlangsung di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Wiyagus, pengembangan perkeretaapian nasional di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui sejumlah Peraturan Presiden terkait rencana tata ruang wilayah. Namun, implementasi di daerah masih memerlukan sinkronisasi yang lebih optimal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelaraskan dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), agar pembangunan jalur kereta api dapat terintegrasi dengan baik.
“Kemendagri berperan sebagai fasilitator dan pengawas untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dalam mendukung pembangunan perkeretaapian nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum seluruh daerah memiliki kesiapan regulasi yang memadai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan infrastruktur transportasi tersebut.
Selain aspek regulasi, ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, sektor perkeretaapian belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penganggaran daerah karena tidak termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar.
“Karena itu, perlu perumusan kebijakan yang tepat agar pembangunan ini tetap berjalan tanpa membebani daerah,” jelasnya.
Wiyagus menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan jaringan kereta api nasional tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik jalur, tetapi juga pada integrasi wilayah, konektivitas antarkawasan, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Agus Harimurti Yudhoyono serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dengan penguatan regulasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah di Indonesia. (Sumber : Puspen Kemendagri)
