KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebagai fondasi dalam mendukung percepatan program prioritas Kalteng Berkah dan Kalteng Maju.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Non Pelayanan Dasar III Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (30/6/2026).
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, yang membuka kegiatan mewakili Penjabat Sekretaris Daerah, mengatakan perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin modern.
Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas birokrasi, transparansi pelayanan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Transformasi digital harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat antarlembaga agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga seluruh kebijakan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Selain penguatan sistem digital, Sunarti menilai keamanan data serta peningkatan literasi digital menjadi aspek yang harus mendapat perhatian bersama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rusansyah, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar seluruh program bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan dapat berjalan secara terpadu.
Melalui sinkronisasi tersebut, pemerintah berharap setiap perangkat daerah mampu membangun kolaborasi yang lebih solid dalam mendukung percepatan pembangunan daerah berbasis digital.
Rapat koordinasi diikuti unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Kalimantan Tengah yang maju, modern, dan berdaya saing.
