KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (5/5/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, yang meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan pengawasan harga dan distribusi bahan pangan agar inflasi tetap terkendali.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan inflasi nasional pada April 2026 secara tahunan tercatat sebesar 2,42 persen. Meski masih terkendali, sejumlah komoditas pangan tetap memerlukan perhatian melalui langkah pengendalian yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Yuas.
Ia mengungkapkan berdasarkan data terbaru, inflasi Kalimantan Tengah mencapai 3,66 persen, atau berada di peringkat ketujuh tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat langkah-langkah strategis.
Berbagai upaya akan terus dilakukan, mulai dari pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga kebutuhan pokok, hingga penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Selain itu, koordinasi dengan Bulog, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari penguatan kebijakan ekonomi nasional dan daerah.
