KLIKKALTENG, Muara Teweh – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Komitmen Tolak Politik Uang. Kegiatan yang berlangsung di Muara Teweh, Selasa (17/6/2025), dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan partai politik.
Acara ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat Barito Utara untuk bersama-sama membangun komitmen mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas tinggi.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, melalui Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, menegaskan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara pemilu, insan media, serta masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan PSU yang damai,” tegas Muhlis.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap upaya provokasi dan penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
Sementara itu, Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, S.Si., M.Cs, menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjadi bagian dari tahapan menuju PSU pada 6 Agustus 2025 mendatang.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Tidak ada ruang untuk politik uang dan intervensi yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Kami berharap masyarakat turut mengawasi dan berpartisipasi aktif,” ujar Siska.
Ia juga menambahkan bahwa KPU bersama Bawaslu terus melakukan langkah-langkah sosialisasi serta pendidikan pemilih guna memperkuat kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah terpengaruh praktik politik transaksional.
Sebagai bentuk simbolis komitmen bersama, seluruh peserta kegiatan membacakan Ikrar Deklarasi Tolak Politik Uang dan Pemilu Damai, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh pimpinan daerah, KPU, Bawaslu, Forkopimda, serta perwakilan partai politik.
Deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi Barito Utara untuk mewujudkan pelaksanaan PSU yang damai, berintegritas, dan bebas dari kecurangan.
“Melalui deklarasi ini, kita semua sepakat bahwa demokrasi yang sejati hanya bisa tumbuh dari kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran bersama. Mari kita buktikan bahwa Barito Utara mampu melaksanakan PSU yang bersih dan bermartabat,” tutup Muhlis.
