KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana Kalimantan Tengah dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Yuas Elko menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota agar upaya mitigasi berjalan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan kajian risiko bencana dan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kondisi nyata di lapangan.
Melalui kajian tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, serta ketahanan daerah sehingga mampu menentukan langkah mitigasi yang lebih efektif.
Yuas Elko juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum sosialisasi sebagai wadah berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, serta menyusun strategi bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, maju, dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, penyelenggaraan sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, sekaligus menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kegiatan yang berlangsung selama 1–2 Juli 2026 tersebut diikuti 66 peserta dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.
Turut hadir secara virtual Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh, narasumber Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Franta Eveline, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penguatan kajian risiko bencana dan Indeks Ketahanan Daerah mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.
