KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pembangunan tahun 2027 seiring dengan tren positif sejumlah indikator makro daerah. Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa capaian ekonomi daerah menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,36 persen pada Triwulan III 2025, tertinggi di Kalimantan. Ini menjadi modal kuat untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator positif. Dalam beberapa tahun terakhir, IPM Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Tak hanya itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan tren penurunan. Pemerintah mencatat tingkat kemiskinan turun menjadi 5,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,97 persen.
Menurut Leonard, capaian tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan selama ini sudah berada di jalur yang tepat. Namun demikian, diperlukan penguatan strategi agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam RKPD 2027, Pemprov Kalteng mengusung tema peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang didukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tema ini dijabarkan dalam sejumlah prioritas, seperti penguatan program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi dan teknologi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
“Kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tambah Leonard.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemprov Kalteng membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut.
Dengan berbagai capaian dan strategi yang telah disusun, Pemprov Kalteng optimistis RKPD 2027 mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.
