KLIKKATENG, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Bima menilai bahwa reformasi BUMD menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Untuk itu, pengelolaannya harus profesional dan berbasis kinerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun regulasi baru berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang akan menjadi landasan dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam regulasi tersebut adalah memperjelas indikator kinerja perusahaan, dengan memisahkan antara target bisnis dan pelayanan publik.
Selain itu, Bima juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola, termasuk pemisahan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan pemegang saham, guna menciptakan sistem yang lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih banyak BUMD yang belum mencapai kategori sehat, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam hal manajemen dan pengawasan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan akses permodalan perlu diperkuat agar BUMD mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Melalui langkah reformasi ini, pemerintah berharap BUMD dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
