KLIKKALTENG, Palangka Raya — Peluncuran dan sinkronisasi data Program Kartu Huma Betang di wilayah timur Kalimantan Tengah mendapat sambutan hangat, namun sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat mengingatkan agar pemanfaatan data desa tidak berujung pada birokrasi semata. Rapat Koordinasi yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran menekankan akurasi data sebagai syarat utama tapi sejauh mana data itu benar-benar menjangkau warga paling rentan masih perlu pembuktian.
Menurut sumber acara, rapat yang dihadiri ratusan kepala desa dan operator data menempatkan fokus pada integrasi data desa agar program seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, dan bantuan sosial dapat tepat sasaran. Namun beberapa kepala desa mengaku masih bergulat dengan kendala teknis: keterbatasan sinyal, operator yang kurang terlatih, serta tumpang tindih data antarinstansi.
“Data yang akurat bukan hanya soal jumlah, tapi tentang validasi lapangan. Kalau input hanya di kantor tanpa cek ke warga, besar risikonya bantuan salah alamat,” kata seorang kepala desa peserta rakor yang meminta namanya disingkat.
Risiko eksklusi dan masalah teknis
Praktisi pemerintahan daerah mengingatkan dua risiko utama bila integrasi data tidak ditangani serius:
- Eksklusi sosial warga rentan tanpa dokumen lengkap (KTP, KK) bisa terlewat dari program.
- Kualitas data data usang atau ganda menyebabkan alokasi anggaran tidak efisien dan menimbulkan kebingungan antar OPD.
Salah satu operator desa mengusulkan model verifikasi partisipatif: petugas bercampur dengan tokoh masyarakat, RT/RW, bahkan mahasiswa untuk melakukan cross-check rumah demi rumah. “Dengan demikian kita kurangi kesalahan input dan tingkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Perlunya transparansi dan mekanisme pengaduan
Para pemerhati juga meminta Pemprov menyiapkan mekanisme pengaduan sederhana dan transparan: hotline, layanan aduan via puskesmas atau kantor kecamatan, dan dashboard publik yang menampilkan progres sinkronisasi data secara berkala. Ini dinilai penting agar masyarakat melihat langsung hasil kerja dan tidak hanya menerima janji program.
Rekomendasi praktis untuk pelaksana Huma Betang
Untuk memastikan Kartu Huma Betang benar-benar berdampak, beberapa langkah ringkas yang bisa diambil:
1. Audit data lapangan di 10% desa prioritas dalam 3 bulan pertama.
2. Pelatihan cepat (training of trainers) bagi operator desa agar ada kapasitas lokal berkelanjutan.
3. Mekanisme verifikasi multi-aktor (RT/RW, tokoh adat, kader) untuk meminimalkan kesalahan.
4. Sistem pengaduan warga yang mudah diakses dan diproses cepat.
5. Publikasi berkala hasil penyaluran bantuan untuk membangun akuntabilitas.
Gubernur Agustiar dan Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan komitmen program Kartu Huma Betang sebagai prioritas menuju layanan sosial yang lebih merata. Namun keberhasilan nyata akan terlihat ketika data yang terintegrasi itu diikuti langkah-langkah konkret di lapangan bukan hanya sekadar rapat dan dokumen. Jika dikelola baik, Huma Betang berpotensi menjadi model pelayanan terintegrasi; jika tidak, risikonya bantuan sulit sampai ke yang paling membutuhkan.
