KLIKKALTENG, Jatinangor — Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (29/10/2025).
Menurut Suwandi, sinergi antardaerah menjadi kunci utama dalam mempercepat kemandirian pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“Daerah adalah ujung tombak. Hampir seluruh kabupaten di Indonesia punya basis pertanian yang kuat. Kalau potensi ini dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya swasembada, tapi bisa jadi eksportir pangan terbesar di dunia,” ujarnya.
Suwandi menjelaskan bahwa Kementan tengah fokus pada empat program utama untuk memperkuat sektor pangan nasional, yakni:
1. Swasembada pangan berkelanjutan,
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar,
3. Ketahanan energi berbasis biofuel, dan
4. Hilirisasi produk pertanian bernilai tambah tinggi.
“Empat program ini saling terhubung. Pertanian bukan hanya soal produksi beras atau jagung, tetapi juga bagaimana hasil pertanian menjadi bahan bakar, bahan baku industri, dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan swasembada pangan kini menjadi target jangka pendek Presiden Prabowo Subianto, dengan semangat nasionalisme yang tinggi.
“Presiden menegaskan, swasembada harus diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini bukan sekadar target, tapi komitmen besar untuk kedaulatan bangsa,” tegas Suwandi.
Kementan mencatat peningkatan signifikan dalam beberapa komoditas utama. Produksi beras nasional saat ini surplus dan tidak lagi bergantung pada impor.
“Produsen beras terbesar masih di Jawa Timur, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” jelas Suwandi.
Sementara untuk jagung, terjadi peningkatan produksi sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sektor Nilai Tukar Petani (NTP) dan ekspor pertanian juga terus menunjukkan tren positif.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa petani Indonesia mampu bersaing secara global asalkan mendapat dukungan dari kebijakan daerah yang tepat.
Dalam kesempatan yang sama, Suwandi juga menjelaskan kebijakan baru pemerintah terkait subsidi pupuk yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.
Harga pupuk bersubsidi kini turun 10 persen tanpa menambah beban pada APBN.
“Ini langkah konkret yang langsung dirasakan petani. Bahkan, mekanisme distribusi kini lebih sederhana cukup dengan KTP, tanpa harus menggunakan kartu tani,” jelasnya.
Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan oleh pemerintah daerah agar distribusi pupuk tepat sasaran dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami minta Pemda aktif memastikan petani benar-benar menikmati kebijakan ini. Ini momen langka, harga pupuk turun, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kementan menegaskan bahwa ke depan, daerah akan menjadi penentu arah pembangunan pangan nasional.
“Kami ingin setiap kepala daerah punya strategi pangan sendiri. Dari lahan tidur bisa jadi lahan produktif, dari hasil lokal bisa jadi komoditas ekspor,” kata Suwandi menutup arahannya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang mandiri dan berkelanjutan.
Dengan demikian, visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045 bukan hanya wacana, tetapi menjadi kenyataan yang lahir dari kerja bersama seluruh komponen bangsa.
