KLIKKALTENG, Palangka Raya — Selain sebagai persoalan lingkungan dan ekonomi, penanganan sampah di Kalimantan Tengah kini mendapat sorotan karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup 2025 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kalteng, Kamis (6/11/2025), pembahasan tidak hanya berfokus pada target Zero Waste 2030 dan teknologi Waste to Energy (WTE), tetapi juga langkah konkret untuk menurunkan risiko penyakit yang bersumber dari pengelolaan sampah yang buruk.
Data yang dipaparkan pada Rakorda menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kalteng mencapai sekitar 1.259 ton per hari. Mayoritas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan open dumping berpotensi menjadi lokasi berkembangnya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk yang berkaitan dengan diare, DBD, dan gangguan kesehatan lain.
“Penataan sistem pengelolaan sampah bukan hanya soal estetika kota atau pencapaian target lingkungan. Ini soal keselamatan kesehatan publik. Menutup open dumping, mempercepat sanitary landfill, dan mendorong pemilahan sumber merupakan tindakan preventif terhadap wabah lokal,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat membacakan sambutan gubernur.
Kepala DLH Prov. Kalteng, Joni Harta, menambahkan bahwa komposisi sampah rumah tangga yang masih tinggi (sekitar 35,5% organik) bila tidak dikelola dapat mempercepat munculnya penyakit akibat kontaminasi lingkungan dan air. “Dengan menekan volume sampah organik melalui program kompos dan biogas, kita sekaligus mengurangi tempat berkembang biaknya vektor penyakit,” ujar Joni.
Perwakilan Dinas Kesehatan yang hadir menegaskan urgensi sinergi lintas sektor. Menurutnya, program pengelolaan sampah yang terintegrasi dapat mengurangi beban penyakit menular serta mengurangi biaya pelayanan kesehatan di tingkat primer. Mereka merekomendasikan integrasi program sanitasi, penyuluhan kesehatan lingkungan, dan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.
Salah satu rencana yang disepakati adalah peluncuran kampanye edukasi lingkungan yang menyasar sekolah, puskesmas, dan posyandu. Targetnya membangun kebiasaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pemilahan sampah sejak dini langkah yang dinilai efektif menurunkan risiko paparan penyakit bagi anak-anak dan lansia.
Inisiatif lokal seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) menjadi contoh keberhasilan yang menunjukkan penurunan timbulan sampah rumah tangga sekaligus meningkatnya kesadaran kesehatan lingkungan di komunitas
Meski strategi ini menjanjikan, ada tantangan nyata kemampuan pengelolaan yang belum merata antar kabupaten/kota, keterbatasan anggaran untuk sanitary landfill, serta kebutuhan pelatihan tenaga lapangan untuk pemilahan dan penanganan sampah berbahaya medis dan rumah tangga.
Untuk mengatasi itu, Rakorda merekomendasikan:
1. Pemetaan titik rawan kesehatan terkait sampah dan prioritas penanganan segera.
2. Pembentukan tim lintas OPD (DLH, Dinkes, Dinas Pendidikan) untuk program edukasi terpadu.
3. Dukungan fasilitas pengelolaan organik (unit kompos/skala desa) di wilayah rawan penyakit.
4. Skema insentif bagi komunitas yang berhasil menurunkan timbulan sampah dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
Menjadikan sampah sebagai peluang ekonomi memang menarik, tetapi bagi banyak warga Kalteng yang tinggal dekat TPA dan daerah rawan banjir, hasil paling dirindukan adalah lingkungan yang sehat. Transformasi menuju Zero Waste yang memperhatikan aspek kesehatan publik akan menentukan apakah Kalteng bisa mengubah beban sampah menjadi berkah yang nyata bukan sekadar angka di atas kertas.
