KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen penuh dalam memperluas akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman dan pelosok desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju Visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan aspek lingkungan dan kesehatan publik sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretaris Daerah Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar secara hybrid di Aula Bapperida Kalteng, Rabu (5/11/2025).
“Akses air bersih dan sanitasi layak bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar manusia. Ini bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Herson.
Air Bersih, Pondasi Kesehatan dan Pencegah Stunting
Dalam sambutannya, Herson menekankan bahwa sanitasi dan air bersih memiliki korelasi erat dengan penurunan angka stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Tanpa akses air minum aman dan sanitasi layak, anak-anak akan lebih rentan terhadap penyakit dan gizi buruk. Maka, pendekatan kita harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Pemprov Kalteng berkomitmen melaksanakan pendekatan holistik dan berbasis data akurat, mencakup penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), perbaikan saluran limbah, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat.
Target Ambisius di RPJMD 2025–2029
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemprov Kalteng telah menetapkan sejumlah target utama pada 50% rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan, 20% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, 40% rumah tangga dilayani pengumpulan sampah penuh, dan 23,8% timbulan sampah diolah di fasilitas pengolahan.
“Kami ingin mewujudkan pengelolaan air dan sanitasi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” ujar Herson.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran aktif swasta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Edukasi Publik
Selain air dan sanitasi, Pemprov Kalteng juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola persampahan. Kebijakan 2025–2029 menekankan tidak ada pembangunan TPA baru, melainkan memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.
“Sampah harus menjadi tanggung jawab bersama. Dinas Kominfo juga kami minta aktif melakukan edukasi dan publikasi terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah,” tambahnya.
Sinergi Menuju Kalimantan Tengah Bebas Krisis Air
Kegiatan workshop turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KLHK, Bappenas, dan Kementerian PUPR, yang menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam sektor air dan sanitasi.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Kalteng berharap dapat mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target air bersih dan sanitasi layak untuk semua.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rumah tangga di Kalimantan Tengah, dari kota hingga pelosok, mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Ini bukan hanya target angka, tetapi hak dasar seluruh warga,” tutup Herson dengan tegas.
