KLIKKALTENG, Palangka Raya – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada Jum’at (26/9/2025).
Menurut Bima, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen vital untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah daerah, yang berakibat pada terhambatnya pembangunan dan berkurangnya daya dorong terhadap ekonomi lokal.
“APBD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau lambat, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Padahal masyarakat menunggu realisasi pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” tegas Bima.
Ia juga menekankan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen digitalisasi pengelolaan keuangan. Sistem ini menurutnya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan belanja publik minimal 90 persen dari total APBD di akhir tahun anggaran. “Kalau uang cepat dibelanjakan, maka perputaran ekonomi meningkat. UMKM hidup, tenaga kerja terserap, dan pembangunan bisa dirasakan nyata,” jelas Bima.
Wamendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada realisasi angka, melainkan kualitas belanja. Program harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan desa, layanan kesehatan dasar, hingga dukungan bagi dunia pendidikan.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah di Kalteng menyampaikan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Pemprov Kalteng sendiri telah melakukan monitoring rutin agar tidak ada program yang mandek di tengah jalan.
Dengan percepatan realisasi APBD, diharapkan Kalimantan Tengah mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi positif, sejalan dengan target nasional. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia menuju 2045.
