Pada Rabu, 3 September 2025, di Kantor Bupati Cirebon, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkokoh solidaritas dan sinergi antar pemangku kebijakan. Pernyataan ini disampaikannya melalui Rapat Koordinasi terkait kondisi terkini di Kabupaten Cirebon.
Bima menegaskan bahwa arahan ini bukan hanya berasal dari dirinya, melainkan juga merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian agar seluruh unsur Forkopimda bekerja secara aktif dan kompak . Ia menekankan bahwa koordinasi dan kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan daerah dengan efektif.
Ia menuturkan pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Bogor sebagai contoh nyata. “Kalau Forkopimda solid, Bu Kapolres, enggak ada yang enggak bisa selesai, Pak. Semua bisa selesai dengan catatan Forkopimda solid.”
Menurut Bima, bupati memegang peranan strategis dalam mengharmonikan kerja Forkopimda secara taktis dan efektif. Untuk itu, ia mendorong komunikasi yang intens dan sinergi berkelanjutan antar unsur Forkopimda.
Selain itu, Bima juga menyampaikan pesan Menteri agar kepala daerah aktif membangun silaturahmi dengan tokoh masyarakat—mulai dari pesantren, mahasiswa, hingga LSM dan pelaku usaha. Ini dilakukan sebagai langkah memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial.
Ia mengapresiasi inisiatif kepala daerah yang melakukan kegiatan sosial seperti doa lintas agama dan bakti sosial. Menurutnya, aktivitas ini efektif untuk mempererat hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Namun, ia meminta agar pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kericuhan akibat kerumunan atau perebutan perhatian publik.
Menyoroti sensitivitas publik terhadap perilaku pejabat, Bima meminta agar seluruh jajaran pemerintah daerah menampilkan kesederhanaan dan menghindari gaya hidup berlebihan. Ia menekankan pembatasan kegiatan seremonial besar yang berpotensi menimbulkan citra negatif di masyarakat.
Lebih lanjut, sebagai antisipasi terhadap dinamika situasi terkini, Kemendagri memutuskan untuk sementara menunda izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah dan anggota DPRD. Sicondangan kesiapsiagaan daerah sangat penting, sehingga kepala daerah diminta tetap siaga di wilayah masing-masing bersama perangkat daerahnya.
