KLIKKALTENG, Palangka Raya – Peresmian Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya pada Jumat (7/11/2025) menandai babak baru bagi pendidikan tinggi Keagamaan di Kalimantan Tengah. Selain menjadi simbol kenaikan mutu akademik, perubahan status dari IAIN ke UIN membuka peluang strategis bagi pengembangan riset lokal, penguatan kapasitas tenaga pengajar, serta peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat daerah. Namun momentum ini juga mengingatkan adanya tantangan pembiayaan yang harus diantisipasi agar transformasi institusi berjalan berkelanjutan.
Acara peresmian yang berlangsung di Aula Utama UIN Palangka Raya turut dihadiri Menteri Agama RI KH. Nasaruddin Umar, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan unsur Forkopimda. Perpres Nomor 58 Tahun 2025 resmi mengubah status kampus yang kini berstatus universitas dan telah meraih akreditasi unggul capaian yang menjadi kebanggaan pertama di tingkat provinsi.
Menurut Gubernur Agustiar Sabran, alih bentuk ini bukan sekadar administratif tetapi langkah strategis dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi, berakhlak, dan berdaya saing. Pemerintah provinsi juga menjanjikan dukungan beasiswa besar-besaran antara 1.000 sampai 2.000 penerima tiap tahun sebagai bentuk komitmen meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar Kalteng.
Rektor UIN Palangka Raya, Ahmad Dakhoir, menyatakan perubahan status membuka ruang pembentukan fakultas baru dan penguatan program studi yang relevan dengan potensi daerah, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, hingga kesehatan. Jika terealisasi, hal ini berpotensi mendorong kolaborasi riset yang langsung menyentuh isu-isu lokal rehabilitasi lahan gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta inovasi berbasis kearifan lokal.
Keberadaan UIN juga dipandang sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kecil di sekitar kampus dari kos-kosan, warung, hingga layanan pendukung akademik yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja lokal.
Meski penuh harapan, para pengamat pendidikan mengingatkan adanya risiko bila dukungan anggaran tidak berkelanjutan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat dan pemangkasan transfer daerah, pertumbuhan program studi dan fasilitas riset memerlukan pendanaan jangka panjang pengembangan laboratorium, rekrutmen tenaga pengajar bergelar doktor, serta hibah penelitian.
Sumber daya non-anggaran seperti kemitraan dengan perguruan tinggi lain, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci memperkuat kapasitas UIN tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pemerintah provinsi telah menegaskan komitmennya, namun implementasi teknis dan pembiayaan program tetap menjadi pekerjaan rumah.
Peresmian UIN Palangka Raya menjadi momentum penting menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Kalteng dan peluang kolaborasi riset yang relevan secara lokal. Keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan transformasi institusi ini bukan sekadar gelar, melainkan perubahan nyata bagi pembangunan SDM dan kemajuan daerah.
