Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, baru-baru ini mengeluarkan dua surat edaran penting kepada seluruh kepala daerah. Tujuannya: memperkuat keamanan dan ketertiban publik secara menyeluruh di tiap wilayah.
Optimalisasi Peran Satlinmas: Warga Siap Siaga Temani Ketentraman
Melalui Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK, tanggal 3 September 2025, Tito melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, meminta agar anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan diperkuat. Satlinmas diminta aktif, bukan hanya sekadar simbol mereka diminta membantu menciptakan suasana kondusif sesuai amanah Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Selain itu, kewaspadaan dini menjadi sorotan utama. Satlinmas diminta menghidupkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang melibatkan RT/RW serta menggiatkan Pos Ronda sebagai barisan pertahanan di tingkat paling bawah dengan demikian, potensi gangguan bisa cepat terantisipasi.
Tak kalah penting, Tito mendorong semua potensi gangguan dilaporkan lewat Aplikasi SIM Linmas sebuah sistem pelaporan satu data nasional untuk meningkatkan respons pemerintah pusat.
Forkopimda dan Forkopimcam: Gelar Koordinasi Rutin, Jaga Stabilitas
Melalui Surat Edaran Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tertanggal 2 September 2025, Tito juga memberi instruksi spesifik kepada kepala daerah (sebagai Ketua Forkopimda) dan camat (sebagai Ketua Forkopimcam). Arahan ini menyasar antisipasi masalah keamanan yang potensial, termasuk munculnya aksi demo.
Forkopimda/Forkopimcam diminta untuk rutin menggelar pertemuan demi mendeteksi cepat gejolak yang mungkin timbul. Selain itu, koordinasi perlu diperluas dengan tokoh agama, masyarakat, adat, akademisi, dan ormas. Peran mereka sangat penting dalam meredam berita palsu, ujaran kebencian, dan provokasi yang bisa memicu konflik.
Komunikasi Sosial: Jalan Perdamaian dan Harmoni
Media komunikasi sosial juga jadi perhatian serius. Tito mengimbau pengaktifan forum kemitraan seperti FKDM, FKUB, dan FPK sebagai kendaraan dialog antar berbagai pihak. Tujuannya adalah menciptakan sinergi kuat dalam menjaga suasana damai dan harmonis di masyarakat.
Aksi Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Tidak hanya soal retorika, Tito juga mendorong kepala daerah dan camat untuk menyebarkan nilai perdamaian, kesejukan, dan kebersamaan. Langkah praktis seperti dialog, bakti sosial, pengobatan gratis, bantuan sosial, dan pasar murah bisa jadi pendekatan efisien untuk meredam ketegangan. Semua pelaksanaan perlu dilaporkan ke Kemendagri via Ditjen Polpum.
