Dalam menghadapi situasi nasional yang memanas akibat aksi massa di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto menyerukan ketenangan dan persatuan kepada seluruh masyarakat. Berikut inti pernyataan penting dalam keterangan pers di Istana Merdeka:
Penegakan Demokrasi yang Terbuka dan Transparan
Presiden menegaskan bahwa negara tetap terbuka dan menghargai kebebasan menyampaikan pendapat, asalkan dilakukan secara murni dan damai. Pemerintah menghormati aspirasi rakyat dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan tanpa anarkisme.
Tegas terhadap Aparat yang Melanggar
Presiden menginstruksikan agar proses pemeriksaan terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan dengan cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.
Reformasi Internal DPR: Tunjangan Dicabut, Moratorium Kunker
Menanggapi keresahan publik, para ketua umum partai politik telah mengambil tindakan disipliner tegas terhadap anggota DPR yang berperilaku keliru termasuk mencabut keanggotaan mereka efektif per 1 September 2025. Selain itu, pimpinan DPR sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan seperti besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.
Demokratika: Dialog sebagai Solusi Damai
Sebagai langkah menuju dialog produktif, Presiden meminta DPR untuk segera membuka ruang diskusi dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan elemen sosial lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat saluran aspirasi secara resmi dan membangun kepercayaan publik.
Ancaman Anarki Ditindak Tegas
Meski demokrasi dijunjung tinggi, Presiden mengingatkan bahwa tindakan anarkis, seperti kerusakan fasilitas publik dan penjarahan, adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Aparat TNI dan Polri diperintahkan untuk bertindak tegas sesuai hukum.
Pesan Akhir: Menjaga Persatuan dan Ketahanan Bangsa
Presiden menutup pernyataan dengan pesan persatuan dan gotong-royong. Ia menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa, dan mengajak semua pihak untuk membangun Indonesia bersama tanpa kekerasan, kerusuhan, atau perpecahan.
Presiden mengambil sikap seimbang: mendukung demokrasi dan dialog, namun membatasi ruang jika dilakukan dengan cara-cara merusak. Keputusan mencabut tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja mencerminkan respons atas tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas wakil rakyat. Upaya membuka dialog dan menegakkan hukum merupakan pendekatan ganda: nyawa bagi demokrasi dan benteng bagi ketertiban.
