KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan menekankan sistem penyaluran berbasis digital guna menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam kegiatan sosialisasi di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (18/2/2026), menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga relawan di lapangan.
Menurutnya, KHBS merupakan salah satu program strategis daerah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi menjadi kunci utama agar distribusi bantuan berjalan optimal.
“Program ini harus tepat sasaran. Semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa,” tegasnya.
Dalam sudut pandang implementasi kebijakan, penggunaan teknologi menjadi langkah penting dalam meminimalisir kesalahan distribusi. Pemerintah memanfaatkan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan tercatat secara digital dan dapat diawasi secara real time.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa sistem EDC memungkinkan validasi penerima melalui pemindaian kartu serta pencatatan transaksi secara otomatis.
“Dengan sistem ini, seluruh proses menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalteng, Eddy Karusman, menyampaikan bahwa bantuan KHBS diberikan dalam bentuk paket pangan dan bantuan tunai kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Program ini juga dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi berbasis data nasional, sehingga meminimalisir potensi tumpang tindih bantuan.
Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis KHBS mampu menjadi model penyaluran bantuan sosial yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
