KLIKKALTENG, Jatinangor — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi dalam rangka pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa forum Rakor tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan keputusan konkret dan rencana aksi nyata yang memperkuat integrasi kebijakan pusat-daerah.
“Rakor ini bukan untuk formalitas. Saya ingin setiap peserta pulang dengan hasil yang jelas dan langkah terukur. Kalau capek, ya capek sekalian, tapi ada hasilnya,” tegas Tomsi.
Sekjen Kemendagri juga mengingatkan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda agar lebih disiplin dalam menyusun rencana pembangunan yang sinkron dengan prioritas nasional.
Menurutnya, banyak daerah yang masih mengalami keterlambatan realisasi anggaran akibat lemahnya perencanaan sejak awal tahun.
“Kita harus tahu mana yang jadi prioritas utama. Jangan sampai anggaran besar tidak berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Tomsi mencontohkan langkah Kemendagri yang terus melibatkan perguruan tinggi dan pakar independen dalam penyusunan perencanaan program agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar akademis yang kuat dan terukur.
Lebih lanjut, Tomsi mendorong setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, sehingga tidak ada lagi fenomena penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti pemotongan kegiatan, melainkan penggunaan anggaran yang bijak dan fokus pada pelayanan publik.
“Kalau perencanaan kita matang dari awal, maka pelaksanaannya akan efektif, dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi juga mengingatkan pentingnya etika dan tanggung jawab moral bagi aparatur pemerintah, khususnya mereka yang memegang jabatan strategis di daerah.
“Kalau tidak siap bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang kita layani, jangan pegang jabatan itu. Jabatan adalah amanah, bukan hak,” tegasnya di hadapan peserta Rakor.
Rakor yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, efisiensi anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas nasional.
“Kami ingin kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat di desa dan kota,” tutup Tomsi.
