KLIKKALTENG, Sentul – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi penegasan pentingnya keselarasan eksekusi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penekanan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rakornas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Mendagri menegaskan, Rakornas 2026 tidak sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk menyamakan arah kebijakan agar seluruh program prioritas nasional dapat dijalankan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
“Kesamaan gerak antara pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian program prioritas Presiden benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Tito Karnavian.
Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan penjabaran visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberhasilan pada tahun pertama pemerintahan, menurut Mendagri, harus dijaga konsistensinya melalui eksekusi kebijakan yang terintegrasi.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung membuka kegiatan dan memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta dalam sesi Taklimat Presiden Republik Indonesia. Mendagri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai memberi penguatan moral sekaligus arah kebijakan yang tegas bagi pemerintah daerah.
Rakornas 2026 juga menghadirkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber, yang memaparkan program-program strategis Presiden. Topik yang dibahas mencakup kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, hingga program unggulan seperti Swasembada Pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, peran aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, TNI, dan KPK turut menjadi sorotan dalam pengawalan program strategis nasional agar berjalan transparan dan akuntabel.
Peserta Rakornas terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, pimpinan DPRD, Forkopimda, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi kebijakan nasional di daerah.
“Rakornas ini menjadi momentum penting agar tidak ada lagi perbedaan tafsir kebijakan antara pusat dan daerah. Semua bergerak dalam satu visi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mendagri.
