JAKARTA – Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan indikator yang terukur dan disepakati bersama. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dalam forum yang membahas penurunan kemiskinan, pengangguran, pengelolaan lingkungan yang ASRI, serta penguatan tata kelola pemerintahan tersebut, Tomsi menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sebelum merumuskan langkah strategis lanjutan.
“Persepsi kita harus sama dulu terhadap indikator yang digunakan, baru kita bisa mengurai persoalan secara tepat,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan indikator bersama akan membuat kebijakan berbasis data menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Ia juga mengusulkan agar rakor serupa dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan, seperti mekanisme pengendalian inflasi nasional.
Tomsi turut meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang solid, kebijakan yang diambil diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta jajaran pejabat terkait lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kemendagri berharap langkah percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
