KLIKKALTENG, Medan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian inflasi dan penguatan rantai pangan lokal di daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Bima, skema pelaksanaan MBG yang mengutamakan pemanfaatan bahan baku dari wilayah sekitar dapur produksi secara langsung memotong rantai distribusi pangan yang selama ini panjang dan tidak efisien.
“Kalau suplai bahan pokoknya diambil dari daerah sekitar, maka biaya distribusi bisa ditekan. Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga soal stabilitas harga dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta jiwa, kebutuhan pangan dalam program MBG sangat besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi peluang strategis bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan di daerah untuk menjadi pemasok utama.
Wamendagri menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berperan sebagai pengguna anggaran, melainkan harus aktif membangun kapasitas produksi lokal agar mampu memenuhi kebutuhan MBG secara mandiri.
“Daerah jangan hanya jadi konsumen. Harus jadi produsen. Telur, ayam, sayur, ikan, semua harus disiapkan dari wilayah sendiri supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain berdampak pada ekonomi, Bima juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas pangan dan kebersihan dapur MBG. Ia meminta Dinas Kesehatan setempat untuk rutin melakukan pemantauan standar higienitas dan pengelolaan limbah guna memastikan pelaksanaan program berjalan aman dan berkelanjutan.
Peresmian dapur SPPG ini turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
