KLIKKALTENG, Palangka Raya – Upaya menciptakan Pemilu yang bersih dan berintegritas terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui sinergi lintas lembaga, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan rencana kerja sama strategis dalam penguatan pengawasan Pemilu berbasis literasi digital.
Langkah ini ditandai dengan audiensi dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (27/1/2026), sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan era digital yang rawan disinformasi.
Sekretaris Diskominfosantik Kalteng, Tuty Sulistyowatie, menegaskan bahwa peran komunikasi publik menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan selama tahapan Pemilu.
“Kerja sama ini bukan hanya soal koordinasi kelembagaan, tetapi juga bagaimana menghadirkan informasi yang benar, edukatif, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Diskominfosantik memiliki peran strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal, mulai dari media online, media sosial, hingga platform digital lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Wahidah, menekankan bahwa pengawasan Pemilu tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga ikut mengawasi jalannya Pemilu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ruang lingkup kerja sama nantinya mencakup sosialisasi pengawasan partisipatif, pertukaran data dan informasi, serta publikasi produk hukum kepemiluan. Selain itu, penguatan literasi digital menjadi fokus utama guna membentengi masyarakat dari maraknya informasi palsu di ruang digital.
Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut juga membahas teknis pelaksanaan program ke depan, termasuk strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Kalteng berharap tercipta ekosistem demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pemilu di daerah.
