KLIKKALTENG, Bogor – Pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan positif dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai penerapan sistem kerja fleksibel di daerah tetap mampu menjaga disiplin dan produktivitas aparatur.
Hal tersebut disampaikan usai peninjauan langsung pelaksanaan WFH di Kota Bogor, Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen utama pengawasan kinerja ASN.
Menurut Bima Arya, penggunaan aplikasi e-kinerja menjadi faktor penting dalam memastikan kinerja pegawai tetap terukur meskipun bekerja dari rumah.
“Pengawasan berjalan sangat baik karena sudah didukung aplikasi e-kinerja yang mampu memantau aktivitas ASN secara real time,” ujarnya.
Melalui sistem tersebut, kehadiran ASN dapat dipantau berbasis titik koordinat sesuai domisili, sekaligus memudahkan atasan dalam melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang.
Selain itu, pengawasan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga kementerian, bahkan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memantau pelayanan publik.
Tak hanya menjaga disiplin, kebijakan WFH juga dinilai memberikan dampak efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah Kota Bogor mencatat potensi penghematan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan dari implementasi kebijakan tersebut.
Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan produktivitas ASN tidak menurun. Bima menegaskan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab dan kedisiplinan tinggi.
Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan yang tetap melaksanakan work from office (WFO).
“Kami melihat pelayanan publik tetap berjalan dengan baik karena unit layanan langsung tidak ikut WFH,” jelasnya.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi guna mendukung transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. (Sumber : Puspen Kemendagri)
