KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Gubernur Agustiar Sabran resmi membuka Pasar Murah dan Penyaluran Bantuan Pangan Presiden RI sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi daerah serta membantu masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Kegiatan diselenggarakan di Halaman Istana Isen Mulang, Sabtu (22/11/2025), dan mendapat antusias masyarakat dari berbagai wilayah.
“Bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto adalah wujud nyata perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Bumi Tambun Bungai. Seluruh paket pasar murah hari ini saya gratiskan agar masyarakat terbantu,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Paket sembako yang disediakan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg.
Sebanyak 11.300 paket sembako dibagikan secara cuma-cuma di lokasi utama kegiatan, sementara total 160.920 paket pasar murah disalurkan ke 1.432 desa dan kelurahan se-Kalteng. Selain itu, 95.945 paket bantuan pangan Presiden diberikan kepada keluarga penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota.
Komisaris Utama PT Bank Kalteng Rahmat Nasution Hamka memberi apresiasi terhadap keputusan Gubernur yang menggratiskan seluruh paket pasar murah.
“Kebijakan ini adalah bukti bahwa kepentingan masyarakat selalu didahulukan. Pemerintah hadir tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, menegaskan bahwa kegiatan pasar murah merupakan bagian dari Program Huma Betang yang selalu berpihak kepada rakyat kecil.
Gubernur berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Saya ingin bantuan pangan dan pasar murah ini terus berlanjut setiap tahun sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Tampak hadir FORKOPIMDA, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta jajaran Kepala OPD dan tokoh masyarakat.
