KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menegaskan komitmen untuk memperkuat transparansi data dan evaluasi program kemitraan perkebunan, khususnya terkait plasma, CSR, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data FPKMS (Plasma), CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Alat Berat, yang digelar di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutan tertulis Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Herson menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit adalah salah satu pilar penting penggerak ekonomi Kalimantan Tengah, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Tujuan utama rapat ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan besar swasta (PBS) agar usaha perkebunan berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan,” jelas Herson.
Ia menekankan bahwa kewajiban realisasi plasma 20 persen harus direalisasikan secara penuh dan transparan, sesuai amanat peraturan pemerintah. Program ini dinilai penting agar masyarakat sekitar kebun dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari aktivitas perkebunan besar.
Selain evaluasi plasma, Herson juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang harus lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“CSR bukan hanya simbol, tetapi bentuk nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat untuk mendukung kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama di sektor operasional dan manajerial. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar perkebunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, Rizky R. Badjuri, mengungkapkan bahwa realisasi kebun plasma di Kalteng baru mencapai 52,66 persen dari target 100 persen.
“Capaian tertinggi berada di wilayah Timur sebesar 76 persen, disusul wilayah Barat 61 persen, dan wilayah Tengah 45 persen. Masih ada 47 persen yang perlu dituntaskan,” jelasnya.
Menurut Rizky, perbedaan capaian antarwilayah dipengaruhi oleh jumlah perusahaan dan luas izin operasional yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mempercepat pemenuhan kewajiban plasma.
Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi dan pembenahan bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan sawit. Pemerintah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberlanjutan sektor perkebunan.
“Kami ingin memastikan bahwa investasi di sektor sawit benar-benar menghadirkan manfaat merata, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan,” pungkas Herson.
