KLIKKALTENG, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kalteng menyiapkan langkah nyata untuk mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model pembangunan pesisir berbasis ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, saat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP RI, Jumat (31/10/2025).
“Program Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun manusia dan kemandirian ekonomi nelayan. Dukungan Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran menjadi dorongan besar bagi kami untuk memperluas dampaknya,” ujar Sri Widanarni.
Program KNMP di Kalimantan Tengah berfokus pada penguatan kapasitas nelayan, perbaikan sarana tangkap, pengelolaan hasil perikanan, hingga akses pasar dan permodalan. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret dalam mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah pesisir dan memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
Sri Widanarni menjelaskan, Pemprov Kalteng siap bersinergi dengan KKP dalam peningkatan infrastruktur perikanan, seperti dermaga tambat, cold storage, rumah produksi ikan olahan, hingga fasilitas pelatihan keterampilan bagi kelompok nelayan.
“Dengan dukungan pusat dan daerah, kami ingin memastikan nelayan tidak lagi hanya menjadi pengambil hasil laut, tapi juga pelaku utama dalam rantai ekonomi perikanan,” tegasnya.
Selain itu, Sri menyebutkan bahwa Kalteng memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap dan budidaya air tawar, terutama di wilayah pesisir barat dan selatan seperti Kapuas, Kotawaringin, dan Katingan.
Melalui KNMP, potensi tersebut akan dioptimalkan dengan melibatkan UMKM perikanan lokal agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.
Direktur Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Mahrus menyambut baik komitmen Pemprov Kalteng yang proaktif dalam mendukung implementasi program nasional tersebut.
“Sinergi antara pusat dan daerah seperti yang dilakukan Kalteng adalah contoh ideal dalam mewujudkan pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan,” ujar Mahrus.
Menurutnya, program KNMP tidak hanya mengedepankan aspek fisik pembangunan kampung, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat nelayan agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar perikanan.
“Kami berharap dukungan Pemprov Kalteng dapat mempercepat replikasi Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah lain. Tujuannya agar kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara merata,” tambahnya.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, melalui pesan yang disampaikan Kepala Dislutkan, menegaskan bahwa pembangunan pesisir harus menjadi bagian penting dari agenda besar pembangunan daerah.
“Kesejahteraan nelayan berarti memperkuat ekonomi daerah. Kampung Nelayan Merah Putih adalah simbol kemandirian, kerja sama, dan semangat merah putih yang harus tumbuh di setiap pesisir Kalteng,” pesannya.
Pemprov Kalteng juga menargetkan agar pada tahun 2026, sejumlah kawasan pesisir baru akan ditetapkan sebagai lokasi KNMP. Langkah ini diharapkan mempercepat pengurangan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan laut dan perikanan darat.
Sri Widanarni menutup pertemuan dengan harapan agar KNMP tidak sekadar menjadi proyek simbolik, tetapi benar-benar menjadi gerakan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Dengan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, kita ingin nelayan Kalteng bukan hanya bertahan hidup, tapi tumbuh sejahtera dan mandiri,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Perikanan Tangkap Nita Fera, JFT Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Frans Carloes Lampe, serta pejabat Direktorat Perlindungan Nelayan KKP RI.
