KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditandai dengan digelarnya Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I, yang dilaksanakan di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerja sama dengan GIZ Indonesia SDGs SSTC, mitra pembangunan dari Jerman. Forum ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.
Sekretaris Bapperida, Maulana Akbar, menjelaskan bahwa pencapaian SDGs di Kalimantan Tengah tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kemitraan yang setara dan kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, terutama dalam pengelolaan lahan gambut, penanganan perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Kalimantan Tengah memiliki keunikan ekosistem dan budaya lokal. Kemitraan yang efektif harus menempatkan masyarakat adat dan desa sebagai pusat pengambilan keputusan,” tegas Maulana.
Ia juga menekankan pentingnya aksi cepat (quick win) di tahun pertama pelaksanaan, seperti penguatan ekonomi masyarakat berbasis karet di Desa Pilang, Pengembangan sistem kewaspadaan dini kebakaran dan tata kelola desa gambut berbasis adat yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa hasil lokakarya ini tidak berhenti di atas kertas, tapi melahirkan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam program kerja sama Indonesia–Jerman periode 2024–2027, yang berfokus pada penerapan strategi SDGs berbasis potensi daerah.
Kerja sama ini menekankan pendekatan kolaboratif, di mana setiap pihak berperan aktif sesuai keahlian dan kapasitasnya.
Maulana menilai, kolaborasi lintas sektor akan memperkuat integrasi antara rencana pembangunan daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga semua program pembangunan di Kalteng sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kolaborasi, kita bisa bergerak bersama membangun Kalteng yang berdaya saing, berketahanan, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Peserta lokakarya yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, akademisi, NGO, lembaga adat, hingga komunitas lokal sepakat untuk merumuskan dokumen rencana aksi bersama.
Dokumen ini akan menjadi panduan bagi setiap lembaga dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.
Selain diskusi tematik, kegiatan juga menampilkan paparan pengalaman sukses pembangunan inklusif di beberapa desa gambut di Pulang Pisau, yang telah berhasil mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan berbasis masyarakat.
“Pendekatan multi pihak ini bukan hanya membangun jaringan, tapi membangun kepercayaan antar sektor. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata semangat Isen Mulang tidak pantang mundur dalam menjaga bumi dan kesejahteraan rakyat,” tutur Maulana.
Lokakarya ini menegaskan arah baru pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap sinergi ini akan terus tumbuh menjadi gerakan bersama lintas generasi, lintas sektor, dan lintas batas wilayah administratif.
“Kita ubah cara kerja: dari berjalan sendiri-sendiri menjadi melangkah bersama. Dari proyek jangka pendek menuju pembangunan berkelanjutan yang menyejahterakan,” tutup Maulana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan GIZ Indonesia SDGs SSTC, para kepala perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan sektor swasta dan akademisi dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
