Suasana saat Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kinerja Ormas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. (ARK/Foto:Fry).
KLIKKALTENG,Palangka Raya -Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mempertegas peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah melalui penyusunan Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kinerja Ormas tahun 2025. Upaya ini diinisiasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Rahan Pumpung Hapakat, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, pada Kamis 18 September 2025.
Pada rakor tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, bertindak selaku wakil Gubernur dalam menyampaikan bahwa penyusunan dua indeks tersebut bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis.
Indeks-indeks ini diharapkan bisa membantu memetakan kondisi sosial di masyarakat terkait toleransi, keberagaman agama, budaya, dan suku. Mengukur kinerja Ormas dalam mendukung pembangunan apakah mereka profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Herson mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah adalah rumah bagi banyak suku, agama, serta budaya, dan bahwa nilai-nilai Huma Betang (gotong-royong dan kebersamaan khas lokal) harus menjadi landasan bagi semua aktivitas masyarakat dan Ormas.
“Ormas harus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan manfaatnya kepada masyarakat, bukan hanya menjadi bagian dari sosial simbolik,” ujarnya.
Herson menegaskan bahwa Indeks Harmoni dan Indeks Kinerja Ormas akan menjadi alat ukur yang membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
“Pemerintah akan menindaklanjuti rakor ini dengan program konkret di tingkat OPD terkait, dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, meliputi Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng, Bappeda Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta FORKOPIMDA dan pemangku kebijakan daerah lainnya.
Dengan rakor ini, Pemprov Kalteng terlihat serius dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan Ormas. Bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, Indeks Harmoni dan Indeks Kinerja Ormas tahun 2025 bisa menjadi tonggak penting dalam pembangunan yang inklusif, masyarakat yang harmonis, serta Ormas yang benar-benar berdampak dan bukan hanya menjadi simbol.
