KLIKKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara terus memantapkan langkah dalam menyongsong pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan PSU, di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia Nomor: B-1771/DN.00.03/7/2025 tentang rencana kunjungan kerja dalam rangka membahas kesiapan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Barito Utara.
Rakor dihadiri oleh perwakilan Kemenko Polhukam RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam paparannya, Asisten Deputi Koordinator Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam, Haryadi, S.E., menjelaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan PSU di sejumlah daerah, termasuk Barito Utara.
Ia menyebut, Kemenko Polhukam memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian isu-isu lintas sektor melalui pembentukan sembilan desk koordinasi, dua satuan tugas (Satgas), dan satu kelompok kerja (Pokja).
“Kami ingin memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak, termasuk PSU, dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan demokrasi yang berintegritas,” ujar Haryadi.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkret dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PSU Pilkada 2024.
Dukungan tersebut, kata Indra, meliputi penugasan personel di sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana serta ruangan kerja bagi penyelenggara pemilu, serta pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi dan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih.
“Pemkab Barito Utara berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik, koordinasi keamanan, hingga kesiapan layanan kesehatan. Kami juga menekankan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara agar pelaksanaan PSU benar-benar transparan dan dipercaya masyarakat,” tegas Indra Gunawan.
Selain itu, Pemkab juga memastikan dukungan anggaran, pengamanan ketertiban umum (Trantibumlinmas), serta pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Utara dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan PSU yang damai, tertib, dan berintegritas, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi yang sehat di tingkat daerah.
