KLIKKALTENG, Muara Teweh – Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara melaksanakan kegiatan Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah sekaligus Pencanangan Desa Anti Politik Uang, yang digelar di Cafe Kopi Itah Muara Teweh, Senin (23/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, didampingi Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Ketua Bawaslu Barito Utara Adam Parawansa Syahbubakar, unsur Forkopimda, perwakilan Bawaslu Provinsi Kalteng, serta para Kepala Desa, Lurah, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indra Gunawan menegaskan bahwa netralitas seluruh aparatur pemerintah, khususnya Kepala Desa, Lurah, Camat, dan ASN, merupakan hal yang mutlak dalam menjaga marwah demokrasi yang jujur dan berkeadilan.
“Saya berharap seluruh kepala desa dan lurah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, menjaga netralitas, serta tidak terlibat dalam praktik politik uang. PSU harus berjalan jujur, transparan, dan tidak dicederai oleh kepentingan politik tertentu,” ujar Indra Gunawan.
Ia juga menekankan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam menciptakan suasana aman dan kondusif selama tahapan PSU berlangsung. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan bebas dari intervensi.
“Mari bersama menjaga ketertiban dan kedamaian. Jangan mudah terpancing oleh hoaks dan provokasi yang bisa memecah belah persatuan kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat.
“Tanggung jawab menjaga integritas PSU bukan hanya tugas Bawaslu atau KPU, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Netralitas aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses penyelenggaraan PSU yang aman, jujur, dan bebas dari praktik politik uang,” ujarnya.
Adam juga mengingatkan bahwa pengawasan partisipatif dari masyarakat akan memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemilu ulang, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.
Pelaksanaan ikrar netralitas dan pencanangan desa anti politik uang ini ditandai dengan pembacaan ikrar bersama yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barito Utara. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat persatuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Barito Utara untuk mendukung PSU 2025 agar berjalan damai, tertib, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.
“Netralitas adalah kunci utama bagi keberhasilan demokrasi. Dengan sinergi pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat, kita yakin PSU Barito Utara akan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tutup Indra Gunawan.
