Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga pangan bukan sekadar agenda melainkan prioritas utama. Ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh menuju ketahanan pangan nasional dan tercapainya swasembada pangan.
Merespons Tantangan Terkini: Darurat Ketahanan Pangan
Saat meresmikan Gerakan Pangan Murah di Kendari (26 Agustus 2025), Tito menyampaikan bahwa ruang gerak pemerintah tak hanya soal produksi, tapi juga pengendalian inflasi agar tetap di kisaran sehat 1,5–3,5%. Angka itu disebut “menyenangkan konsumen dan produsen” karena menjaga harga tetap seimbang.
Stok Melimpah, Intervensi Dilanjutkan
Produksi beras nasional yang meningkat di tahun 2024–2025 menciptakan stok Bulog lebih dari 4 juta ton. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong intervensi lewat penyaluran beras sebesar 1,3 juta ton hingga akhir 2025 demi meredam tekanan harga.
Pemerintah Daerah Diminta Aktif Merespons
Tito menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemantauan harga pangan. Ia merekomendasikan penggunaan forum komunikasi seperti grup WhatsApp antar kepala dinas serta rapat rutin untuk memastikan respons cepat terhadap fluktuasi harga. Tidak adanya aksi dilabelinya sebagai “autopilot” mode pasif yang tak cukup dalam menjaga kestabilan pangan.
Skema Intervensi untuk Mengatasi Gejolak
Mendagri menyoroti komoditas prioritas seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras yang pergerakannya cukup volatile harga dan perlu intervensi cepat. Strategi ini dinilai krusial untuk memperkuat keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
