Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras. Gerakan ini dinilai sebagai bentuk nyata dari makna kemerdekaan: tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat sendiri menuju swasembada pangan.
Strategi Nasional: Cadangan Beras dan Penyaluran Massal
Sebagai intervensi nyata, pemerintah telah menyiapkan 1,3 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari total stok Bulog yang mencapai sekitar 4 juta ton. Stok ini direncanakan didistribusikan rata-rata 7.000 ton per hari hingga akhir Desember 2025.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui berbagai saluran, seperti Pasar rakyat, BUMD pangan, Gerakan pasar murah oleh Pemda, Retail modern dan mini-market.
Berbagai stakeholder seperti TNI, Polri, dan Kadin juga turut memberikan subsidi agar harga beras SPHP lebih terjangkau sekitar Rp12.000 per kg atau Rp60.000 untuk kemasan 5 kg.
Level Lapangan: Kecamatan Sebagai Basis Gerakan
Mendagri menyebut bahwa kecamatan sebagai tingkat pemerintahan terdekat masyarakat adalah titik strategis pelaksanaan GPM. Dari 7.285 kecamatan se-Indonesia, sebanyak 4.663 kecamatan telah terdaftar untuk berpartisipasi aktif.
Arahan Tegas dari Sekjen Kemendagri
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, telah meminta Pemda untuk mengecek langsung kesiapan GPM melalui rapat virtual dari Jakarta pada 28 Agustus 2025. Fokus utama adalah memastikan ketersediaan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tiap daerah.
Tomsi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas institusi, termasuk Polres, Kodim, Forkopimda, Kejaksaan, dan Bulog lokal, serta publikasi masif melalui humas agar Gerakan Pangan Murah di pelosok benar-benar terasa manfaatnya.
