KLIKKALTENG, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat merupakan kewajiban mutlak pemerintah daerah (Pemda) yang tidak dapat ditunda ataupun dinegosiasikan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan benar-benar terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka Haluk usai menghadiri kegiatan BPJS Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 yang berlangsung di JIExpo Ballroom Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Ribka, sektor kesehatan termasuk urusan pemerintahan wajib yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Keberhasilan daerah dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta dinilai menjadi indikator penting keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ini kewajiban pemerintah daerah dan tidak bisa ditawar,” tegas Ribka.
Ia menjelaskan, penghargaan UHC Award 2026 tidak sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi alat ukur kinerja Pemda dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Daerah yang telah mencapai target UHC diharapkan menjadi contoh sekaligus motivasi bagi daerah lain yang masih berproses.
Ribka juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus melakukan pemantauan terhadap Pemda yang belum memenuhi standar layanan kesehatan nasional. Pendekatan gotong royong antar pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan.
Dalam acara tersebut, Ribka Haluk hadir mewakili Mendagri untuk menyaksikan penyerahan penghargaan UHC kategori utama kepada sejumlah kepala daerah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan kepada daerah yang dinilai berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta.
Melalui ajang ini, pemerintah berharap komitmen Pemda terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat demi terwujudnya sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
