KLIKKALTENG, Jatinangor — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (27/10/2025).
Dalam arahannya, Tito menyebut Sekda merupakan “jantung birokrasi” daerah yang menentukan irama pemerintahan. Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kemampuan berkoordinasi lintas perangkat daerah agar pembangunan berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Sekda adalah ASN tertinggi di daerah, pengendali utama ritme pemerintahan. Tanpa koordinasi yang baik dari Sekda, percepatan pembangunan akan sulit dicapai,” tegas Mendagri.
Mendagri menyoroti masih banyak daerah dengan pendapatan tinggi namun realisasi belanja yang rendah. Ia mengingatkan, belanja pemerintah daerah bukan hanya soal administrasi, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal.
“Uang yang dibelanjakan pemerintah itu bukan hilang, tapi justru menghidupkan sektor swasta dan masyarakat. Kalau belanja stagnan, ekonomi ikut lambat,” ujarnya.
Tito mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil menyeimbangkan pendapatan dan realisasi anggaran dengan baik, karena hal itu menunjukkan koordinasi yang solid antara Sekda, BPKAD, dan Bappeda dalam menjalankan fungsi fiskal daerah.
Menyongsong tahun anggaran 2026, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja dan mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Ia mencontohkan potensi pajak alat berat, air tanah, dan restoran sebagai alternatif pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Selain itu, Pemda juga diminta mendukung sektor swasta dan BUMD agar lebih produktif dalam menopang keberlanjutan fiskal.
“Pemda harus kreatif. Jangan hanya mengandalkan transfer dari pusat. Banyak daerah yang bisa maju karena berani berinovasi,” ujar Tito.
Tito juga menekankan bahwa sinergi dengan program prioritas nasional akan memperkuat pembangunan di daerah. Ia mengingatkan agar Bappeda mampu menyesuaikan perencanaan lokal dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga pembangunan berjalan selaras dan berkesinambungan.
“Jangan sampai daerah jalan sendiri. Kita ingin semua program tersinkronisasi agar hasilnya dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berhasil meningkatkan ekonomi daerah melalui ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Langkah seperti ini menurut Tito, bisa menjadi inspirasi daerah lain dalam menggerakkan potensi lokal.
Melalui forum Rakor ini, Mendagri mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meninggalkan pola kerja rutinitas dan beralih ke manajemen berbasis hasil (result-based management).
“Daerah harus berani berubah. Jangan hanya menunggu instruksi pusat. Daerah yang inovatif akan lebih cepat maju dan mandiri,” tutup Mendagri.
Rakor tersebut diikuti oleh ratusan Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dan daerah menjelang tahun anggaran baru 2026.
