KLIKKALTENG, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga produktivitas di berbagai sektor.
Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Menurut Tito, Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang strategi peningkatan daya saing dan efisiensi pembangunan.
Ia mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas yang telah menyusun cetak biru tersebut sebagai acuan nasional lintas sektor.
“Bappenas sudah membuat suatu cetak biru yang akan diikuti oleh semua kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah. Ini penting agar kita memiliki arah dan ukuran keberhasilan yang sama,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah sebagai langkah konkret mendukung produktivitas. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat, yang berhasil menghemat anggaran operasional dan mengalihkannya untuk pembangunan sistem irigasi pertanian.
Langkah tersebut, menurut Tito, menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan anggaran yang efektif mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan. Setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk hal yang produktif,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri bersama kementerian terkait telah melakukan rapat koordinasi mingguan dengan seluruh Pemda selama hampir tiga tahun terakhir untuk memantau inflasi dan mencari solusi pengendaliannya.
“Kita sudah konsisten menjalankan koordinasi ini. Pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, angka yang menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025 menunjukkan inflasi nasional berada di angka 2,65 persen year-on-year, yang menandakan pengendalian inflasi berjalan baik secara nasional.
Tito juga menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Dengan sistem digital, pungutan daerah bisa dipantau secara transparan dan langsung masuk ke kas daerah tanpa kebocoran.
“Digitalisasi adalah fondasi e-government. Data kependudukan kita dari Ditjen Dukcapil sudah hampir lengkap, dan siap menjadi basis integrasi layanan publik nasional,” katanya.
Kemendagri pun siap mendorong integrasi data tersebut agar seluruh pelayanan publik berbasis data kependudukan tunggal.
Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan peluang dari berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di wilayah masing-masing. Menurutnya, proyek-proyek tersebut bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi lokal jika dieksekusi dengan baik.
Selain itu, Tito menekankan agar Pemda mendukung sektor swasta dengan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), yang kini mulai diterapkan di sejumlah daerah.
“Semua pelayanan sekarang bisa diakses di satu pintu melalui MPP. Tidak perlu lagi warga ke banyak kantor, cukup di satu tempat dengan sistem digital,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti peran penting UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19 dengan mengandalkan kekuatan UMKM.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menjalin kerja sama ekspor pangan ke Singapura sebagai wujud konkret hilirisasi daerah.
“Langkah seperti ini bukan hanya meningkatkan PAD, tapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian daerah,” tutur Tito.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang berprestasi, Mendagri juga mengusulkan pembentukan Productivity Award, yakni penghargaan nasional bagi Pemda yang berhasil meningkatkan produktivitas daerah dengan indikator konkret.
Penghargaan tersebut nantinya akan disertai insentif keuangan khusus sebagai bentuk motivasi agar Pemda berlomba-lomba meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.
“Kita ingin setiap daerah punya semangat kompetisi yang sehat dalam hal produkti
vitas. Tidak hanya administratif, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkas Mendagri.
