Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan perlunya kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memperkuat perekonomian lokal. Menurutnya, dana dari APBN dan APBD hanya bersifat pemicu yang tak cukup jika tidak didukung oleh peran aktif sektor swasta.
Dia menguraikan bahwa total anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah berjumlah sekitar Rp 4.000 triliun. Namun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perputaran ekonomi nasional melalui PDB yang mencapai lebih dari Rp 22.000 triliun, di mana sekitar Rp 20.000 triliun berasal dari sektor privat. “Jadi, untuk negara maju, dunia swasta harus bergairah,” ujarnya tegas.
Kondisi fiskal Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi contoh nyata, di mana 65% pendapatannya berasal dari transfer pemerintah pusat, dan hanya 35% merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keadaan ini membuat Pemda sulit melakukan lompatan pembangunan tanpa dukungan sektor usaha.
Mendagri juga menyarankan agar kepala daerah membuka dialog dengan pihak Kadin untuk merumuskan strategi ekonomi daerah yang lebih konkret. “Saya berharap para gubernur, termasuk teman saya Pak Anton beserta grup Kadinnya, mengundang kami untuk mendengarkan: apa potensi Sultra dan kebijakan atau insentif apa yang Anda butuhkan.”
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kolaborasi ini harus nyata, bukan sekadar wacana. Kerja konkret antara Pemda dan dunia usaha, khususnya Kadin, mutlak diperlukan guna mendorong kemajuan pembangunan daerah.
