Dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih pada Senin, 25 Agustus 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen kuat Kemendagri untuk mendorong desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Transformasi desa kini dikemas melalui sejumlah strategi modern yang mengedepankan tata kelola, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.
Optimalisasi P3PD: Empat Pilar Utama
Ribka menyoroti Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai tulang punggung komitmen ini. Program ini dilaksanakan dengan empat langkah strategis:
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Melalui pelatihan berbasis kebutuhan, fokus diarahkan pada peningkatan efektivitas kerja pemerintah dan aparat desa.
2. Pembangunan Partisipatif
Sistem pendampingan diperbaiki untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa.
3. Insentif Berbasis Kinerja
Transfer anggaran dan insentif diberikan berdasarkan pencapaian kinerja, mendorong desa untuk lebih mandiri dan produktif.
4. Penguatan Pengawasan melalui Teknologi
Supervisi, monitoring, dan evaluasi ditingkatkan lewat sistem informasi desa berbasis teknologi.
Inisiatif Pendukung: Desa Cerdas, TP-PKK, dan Sinergi Ekonomi
Kemendagri juga meluncurkan inisiatif lain, termasuk pengembangan desa cerdas (smart village) dan pelatihan bagi pengurus Tim Penggerak PKK di tingkat desa. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek masyarakat, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi.
Ribka menggarisbawahi tantangan yang perlu diatasi, seperti akses telekomunikasi yang masih terbatas, rendahnya kapasitas SDM desa, minimnya teknologi dan dana, serta keterbatasan APBDes.
Desa sebagai Lumbung Produktivitas dan Pendidikan
Ribka menyampaikan harapannya agar desa tidak hanya menjadi pusat pemerintahan lokal, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan diharapkan menjadikan desa sebagai penyokong kebutuhan pangan industri di perkotaan.
“Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional perlu didorong untuk mandiri dengan pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Mengapa Ini Penting untuk Indonesia?
Good Governance di Desa: P3PD mendorong tata kelola maupun transparansi yang lebih baik, mendorong desa mandiri dan partisipatif.
Digitalisasi Desa: Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Pemberdayaan SDM Lokal: Pelatihan aparatur dan PKK desa memperkuat kapasitas dari akar rumput.
Mendorong Desa Ekonomi: Memacu ekonomi desa lewat pertanian dan UMKM lokal, desa bisa menjadi penyokong utama industri nasional.
Sistem Insentif: Pembayaran berbasis kinerja mendorong kualitas pelayanan dan pembangunan desa yang signifikan.
