Jakarta—Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi strategi penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan pembangunan yang tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikannya usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Tidak Semua Anggaran Sama
Mendagri mengawali dengan catatan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan bahwa pengelolaan anggaran TKD di beberapa daerah belum optimal. Ada pos-pos pengeluaran yang dianggap bisa diminimalisasi, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, perawatan, serta konsumsi.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya pengalihan sebagian TKD ke program-program yang langsung berdampak ke masyarakat. Beberapa prioritas yang disebut adalah jaring pengaman sosial, pendidikan, kesehatan, serta makan bergizi gratis (MBG).
Contoh Keberhasilan: Bupati Lahat
Sebagai contoh konkret, Mendagri menyebut keberhasilan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Di bawah kepemimpinannya, daerah tersebut memangkas anggaran dari pos-pos yang tidak esensial seperti rapat dan konsumsi, lalu mengalihkan dana tersebut untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar 8.000 hektare sawah petani.
Kapasitas Fiskal Daerah Perlu Dipertimbangkan
Tidak semua daerah memiliki potensi yang sama dalam hal pendapatan asli daerah (PAD). Mendagri menyebutkan bahwa ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Jakarta dan Bandung tetapi ada juga yang sangat lemah, di mana hampir seluruh anggaran pembangunan bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi.
Atas dasar itu, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan telah melakukan kajian dan evaluasi mengenai kapasitas fiskal tiap daerah. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah, pengalihan TKD dalam porsi besar dipertimbangkan lebih hati-hati. Sebaliknya, daerah yang angka PAD-nya tinggi dianggap lebih mampu melakukan alokasi ulang anggaran.
Peran Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi
Mendagri juga menekankan bahwa selain kebijakan dan angka, faktor sosial harus diperhatikan. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Jika masyarakat mayoritas setuju terhadap suatu kebijakan, maka Pemda harus melaksanakannya. Namun jika mendapat penolakan publik signifikan, Pemda diharapkan mempertimbangkan kembali atau menunda implementasi kebijakan tersebut.
Harapan Pemerintah Pusat
Melalui pengalihan TKD, pemerintah pusat berharap pembangunan daerah bisa lebih:
Efisien: meminimalisir pemborosan dari posanggaran yang kurang produktif.
Tepat Sasaran: fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, irigasi, pendidikan, dan kesehatan.
Adil dan Merata: memperjelas bahwa tidak semua daerah berada di posisi yang sama, dan kebijakan harus mencerminkan kondisi lokal.
