KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya keterlibatan publik dan pemangku kepentingan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah ini berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (2/2/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, yang juga menjabat Kepala Bapperida Kalteng, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi dan masukan konstruktif agar dokumen RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi arah kebijakan yang harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Leonard dalam sambutannya.
Leonard menjelaskan, penyusunan RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan setiap daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional serta RPJMD daerah.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun mengacu pada tema pembangunan RPJMD 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema tersebut, lanjut Leonard, masih terbuka untuk disempurnakan melalui forum Musrenbang.
Dalam pemaparan arah kebijakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan delapan prioritas pembangunan, mulai dari pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya Belom Bahadat, hingga pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan wilayah Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan gratis dan insentif tenaga pendidik, pemerataan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard juga mendorong sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah agar seluruh tahapan pembangunan berjalan terintegrasi.
“Kami berharap forum ini menghasilkan masukan yang objektif dan solutif, sehingga RKPD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, Kepala Bappedalitbang kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, Wakil Ketua DPRD Kalteng, tokoh masyarakat, perwakilan BUMD, serta peserta yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
